Pemerintah Cabut 192 Izin Sektor Kehutanan Seluas 3.126.439 Hektar

JAKARTA - Pemerintah telah mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektar. Hal ini karena perusahaan yang mendapatkan izin di atas, terbukti tidak melakukan aktivitas dalam beberapa tahun belakangan. 

"Izin-izin ini, dicabut karena tidak aktif, " ujar Presiden Joko Widodo melalui keterangan pers yang dilakukan secara virtual pada Kamis (6/1/2022). 

Baca juga: Kunjungan Kerja ke Cisolok, Wakil Gubernur Jabar: Dunia dan Ukhrowi Harus Seimbang

Tidak aktif yang dimaksud adalah perusahaan itu membuat kesalahan diantaranya tidak membuat rencana kerja dan ditelantarkan. Akibat hal itu, tentunya pemerintah menindak tegas dengan mencabut izin yang telah diberikan. 

"Tidak membuat rencana kerja dan ditelantarkan oleh perusahaan, " kata Kepala Negara. 

Baca juga: Camat Cikakak Sosialisasi Perbup No 101 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

Menurut Presiden, langkah yang dilakukan diatas, sebagai langkah memperbaiki tata kelola sumber daya alam di tanah air ke depan. Ini penting, untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang produktif. 

Dengan pemanfaatan lahan hutan yang optimal, maka niscaya kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah hutan dapat meningkat dengan signifikan di masa mendatang. 

Baca juga: Disapu Angin Kencang 99 Unit Rumah Warga Kota Banjar Rusak dan 1 Orang Meninggal Dunia

"Menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, " ujar Presiden. 

Dasar dari pencabutan izin di atas, lanjut Presiden Joko Widodo, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang secara gamblang menyebutkan, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Baca juga: Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Randagunting Blora Jawa Tengah

"Kita harus memegang amanat konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara" kata Presiden. (***)